Exchange kripto berizin OJK: daftar resmi dan cara cek izin

Exchange kripto yang boleh beroperasi di Indonesia adalah Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang izinnya diterbitkan OJK. Daftar di bawah memuat badan hukum, nomor, dan tanggal izin tiap PAKD menurut publikasi resmi OJK, ditambah cara mengecek legalitas sebuah exchange sebelum Anda menyetor dana.

Jawaban singkat Sejak 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset kripto berpindah dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia (Siaran Pers Bersama ↗). Whitelist OJK 19 Desember 2025 memuat 25 PAKD berizin dan 4 calon pedagang (SP 226 ↗). Sepanjang 2026 OJK menambah izin untuk Luno, PT Indonesia Digital Exchange dan PT Gudang Kripto Indonesia, dan siaran pers OJK 5 Oktober 2026 mencatat 28 PAKD berizin (SP 185 ↗).

Risiko Aset kripto sangat fluktuatif; nilai dapat turun hingga kehilangan seluruh modal. Pastikan exchange berizin OJK. Konten ini bukan ajakan membeli.

Sekilas

• Pengawas sejak 10 Januari 2025OJK dan Bank IndonesiaSumber ↗ · dicek 27 September 2026
• Aturan utamaPOJK 27/2024, diubah POJK 23/2025Sumber ↗ · dicek 27 September 2026
• Jumlah PAKD berizin28 per siaran pers 5 Oktober 2026Sumber ↗ · dicek 10 Oktober 2026
• Daftar nama terbaru di ojk.go.idposisi 25 Mei 2026Sumber ↗ · dicek 27 September 2026
• Kanal pemeriksaan izinKontak 157, WA 081157157157Sumber ↗ · dicek 27 September 2026

Perhatian Sepanjang Januari sampai Mei 2026, Satgas PASTI menghentikan 228 pedagang aset keuangan digital ilegal (SP 11/STPASTI ↗). Whitelist OJK meminta Anda bertransaksi hanya melalui aplikasi, situs, atau kanal resmi yang tercantum di daftar tersebut. Jangan pernah membagikan OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku petugas exchange.

Daftar exchange kripto berizin OJK

Baris di bawah diambil dari whitelist OJK 19 Desember 2025 dan tiga pengumuman izin OJK pada 2026. Urutannya menurut abjad, bukan peringkat, dan tidak memuat penilaian apa pun atas layanan.

Daftar nama terbaru yang terbit di ojk.go.id adalah versi posisi 25 Mei 2026, sehingga izin yang lebih baru mungkin sudah ada dan belum masuk tabel ini. Sebelum mendaftar di satu platform, buka halaman perizinan aset keuangan digital OJK ↗, tempat OJK menyatakan daftar akan diperbarui.

Cara cek izin exchange

OJK tidak menyediakan mesin pencari izin khusus untuk PAKD. Pemeriksaan bertumpu pada daftar resmi di ojk.go.id, ditambah Kontak 157 untuk pertanyaan dan pelaporan.

Langkah-langkah

1. Buka daftar resmi OJK2 menithalaman perizinan ITSK, aset keuangan digital dan aset kripto di ojk.go.id memuat daftar penyelenggara serta whitelist.
2. Cocokkan nama badan hukum, merek dan alamat situsnya5 menitwhitelist meminta transaksi hanya lewat aplikasi, sistem, situs atau kanal resmi yang tercantum pada daftar.
3. Tanya Kontak 157 jika ragubeberapa menittelepon 157, WhatsApp 081157157157, atau surel satgaspasti@ojk.go.id.
4. Laporkan platform tanpa izin10 menitlaman sipasti.ojk.go.id milik Satgas PASTI, kanal yang sama untuk telepon dan WhatsApp di atas.
5. Lapor bila sudah jadi korban penipuan10 menitlaman iasc.ojk.go.id, yang OJK tunjuk untuk korban penipuan transaksi keuangan.

Tips OJK meringkas pemeriksaannya sebagai “Legal dan Logis (2L)”: pastikan entitas, produk dan aplikasinya berizin, lalu periksa apakah aset kripto yang diperdagangkan masuk daftar aset kripto (DAK) dan hindari penawaran dengan skema tidak logis (SP 226 ↗, SP 11/STPASTI ↗).

Aturan pemasaran dalam POJK 27/2024 Pasal 124

Kewajiban ini jatuh pada pedagang, dan OJK mengulangnya di setiap pengumuman izin. Informasi pemasaran produk atau layanan aset keuangan digital wajib “benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, kutip OJK dalam pengumuman izin Luno ↗ (26 Mei 2026). Paling sedikit informasi itu harus:

• transparan kepada konsumen;
• memuat peringatan mengenai risiko dan volatilitas harga;
• tidak menimbulkan kesan bahwa investasi aset keuangan digital akan memberi imbal hasil tinggi dan pasti;
• tidak membangun asumsi bahwa tidak membeli sekarang akan menyebabkan kerugian;
• tidak menyarankan pembelian dengan utang dalam bentuk apa pun.

OJK memuat teks yang sama pada pengumuman izin PT Indonesia Digital Exchange ↗ (20 Agustus 2026), dengan penomoran empat butir karena dua butir digabung, dan lima butir yang sama pada pengumuman izin PT Gudang Kripto Indonesia ↗ (30 September 2026).

Bagi Anda sebagai pembaca, lima butir itu berguna sebagai penyaring iklan: janji imbal hasil pasti, hitungan mundur yang menakut-nakuti, atau saran membeli pakai pinjaman bertentangan dengan aturan yang mengikat pedagang berizin. Aturan iklan situs ini ada di kebijakan iklan.

Pengalihan pengawasan dari Bappebti ke OJK

Serah terima ditandai dengan Berita Acara Serah Terima dan Nota Kesepahaman di Kementerian Perdagangan pada 10 Januari 2025, mencakup aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan (Siaran Pers Bersama ↗). Dasarnya Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) serta PP Nomor 49 Tahun 2024.

Aturan pelaksananya berjalan berlapis. POJK 27/2024 berlaku pada 10 Januari 2025 (halaman regulasi ↗), lalu diubah POJK 23/2025 yang diundangkan 10 November 2025. Sejak 1 September 2026, PADK OJK Nomor 3 Tahun 2026 berlaku dan mencabut SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 kecuali ketentuan dalam Pasal 2-nya (PADK 3/2026 ↗).

Surat izin bertanda “S-” tertanggal 1 Februari 2025 di tabel di atas adalah penegasan OJK atas pelaku yang sebelumnya dilisensi Bappebti, sedangkan keputusan bertanda “KEP-” adalah izin baru dari OJK.

Status calon pedagang (CPAKD)

Whitelist 19 Desember 2025 mencantumkan empat calon pedagang aset keuangan digital di samping 25 PAKD berizin. Tiga di antaranya, Luno, PT Indonesia Digital Exchange dan PT Gudang Kripto Indonesia, memperoleh izin penuh pada 2026.

Dalam siaran pers 5 Oktober 2026, OJK menyatakan bahwa dengan izin PT Gudang Kripto Indonesia, proses permohonan izin seluruh calon pedagang yang diserahkan Bappebti telah selesai. Pada rilis yang sama OJK menyebut sedang mengevaluasi permohonan calon penyelenggara yang terdiri dari 1 bursa, 1 kliring, 1 kustodian dan 1 PAKD (SP 185 ↗). Rinciannya ada di berita izin PAKD Gudang Kripto Indonesia.